Pusat Pelatihan Pendidikan Fakultas Hukum UII






Lost Password?
No account yet? Register
You are here: Beranda
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size


Ini Lima Masukan Pengusaha Terkait Rancangan UU Pertanahan
Written by M. Nawawi   
Tuesday, 12 August 2014
Sample Image
Gambar 1. ilustrasi

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang RealEstate Indonesia (REI) mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang saat ini ada di DPR tidak akan menyelesaikan permasalahan lahan.

REI menilai, dalam RUU tersebut masih ada beberapa aturan yang harus diharmonisasi agar menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia.

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussie, Selasa 6 Mei 2014, mengungkapkan bahwa REI melakukan beberapa kajian yang bisa menjadi masukan bagi DPR dari pengusaha. "Setidaknya, ada lima permasalahan pertanahan yang masih belum sempurna dalam RUU Pertanahan," katanya, saat ditemui dalam seminar RUU Pertanahan di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Pertama, Eddy menjelaskan, yakni pembatasan luas lahan untuk perumahan. Seharusnya, pembatasan lahan merupakan kewenangan pemerintah daerah karena sejalan dengan otonomi daerah. Jika hal itu diatur dalam UU, akan terjadi tumpang tindih regulasi.

Read more...
 
SBY Teken PP tentang Pelegalan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan
Written by M. Nawawi   
Friday, 08 August 2014
Sample Image
Gambar 1. Ilustrasi
 

Presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada 21 Juli 2014 lalu. Dalam PP tersebut, dilegalkan aborsi bagi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (8/8/2014), pelegalan aborsi tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36/2009, khususnya pasal 75 ayat (1) yang ditegaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Menurut PP ini, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; dan b. Kehamilan akibat perkosaan.

"Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir,” bunyi Pasal 31 ayat (2) PP ini.

            Indikasi kedaruratan medis dimaksud meliputi:
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 6 - 10 of 273
 
daftar pelatihan ol
cek pendaftaran

Polls

Pelatihan apakah yang ingin anda ikuti dalam waktu terdekat di bulan Oktober nanti?
 

Pengumuman

Assalamualaikum..Salam hangat serta Selamat datang di Website PUSDIKLAT Fakultas Hukum UII.Web ini merupakan sarana yang cukup representatif bagi anda dalam mengakses segala hal guna mengetahui lebih dalam seluk beluk Pusdiklat Laboratorium FH UII serta berbagai fasiltas-fasilitas pelayanan yang disediakan. Apabila anda menemui kesulitan dalam mengakses salah satu content website kami, silahkan menghubungi kami baik melalui saluran telepon (0274-379178 ext.129) maupun email ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

Terimakasih. Staff Pengembangan (Lucky Omega Hasan,S.H)

 

Events Calendar

« < October 2014 > »
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Who's Online

We have 3 guests online

KATALOG

BUKU KOMPUTER

Bidang Pusdiklat
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Pelatihan
Pelatihan Pusdiklat
Kurikulum-MKKH-FH-UII
Perpustakaan Mini
Careers
Kumpulan Bahan-Bahan Hukum
Download Center